Intip PEMILU 2014

Dua bulan menjelang pesta rakyat, KPU tengah disibukkan dengan persiapan pesta demokrasi. 9 April mendatang, masyarakat harus memilih orang-orang untuk duduk Senayan sebagai wakilnya. Memasuki masa kampanye, jalan-jalan penuh dengan baliho yang memperkenalkan mereka yang mendaftar untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Janji-janji untuk Indonesia lebih baik tak luput ada pada baliho. Iklan-iklan politik satu-persatu bermunculan. Mulai dari dengan gerakan sosial hingga ikut dalam kegiatan sehari-hari warga.

Namun, masihkan masyarakat mau memilih orang-orang yang menjadi wakilnya nanti?

Beberapa lembaga survei mengatakan, angka pemilih golpput diperkirakan akan kembali meningkat. Hal ini tentu saja akan terjadi kembali, mengingat masyarakat kerap kali disuguhi para wakil rakyat yang berkhianat. Masyarakat telah kecewa terhadap pemimpinnya. Misalnya saja, anggota DPR menginginkan fasilitas mewah untuk menunjang pekerjaannya, sementara dalam kurun waktu lima tahun, hanya 22 UU yang disahkan. Tentu ini membuat masyarakat naik pitam dan kecewa. Belum lagi siaran berita yang menayangkan banyaknya wakil rakyat yang menjadi tersangka kasus korupsi. Rasanya ini sudah menjadi sajian pokok pemberitaan media.

Bukan hal yang tidak mungkin, jika angka pemilih golput pada akhirnya selalu meningkat tiap pemilu. Kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin dan partai politik sudah semakin menjdi. Bagi masyarakat yang cerdas, bisa saja ia tidak menggunakan hak pilihnya nanti, karna tidak menemukan sosok pemimpin yang bisa dipercaya. Sementara itu, bagi masyarakat yang berpengetahuan politik rendah bisa jadi termakan oleh janji-janji para politisi yang memangpangkan wajahnya pada baliho-baliho sepanjang jalan.

Pada akhirnya, kini masyarakat tengah dihapakan pada dua pilihan yang belum tentu menguntungkan dirinya. Pertama, ia harus memilih orang yang menjadi wakilnya, namun orang yang dipilih belum tentu bisa mewakilkan suara rakyat. Kedua, jika tidak memilih, ia harus siap dengan konsekuensinya, yaitu membiarkan mereka yang tidak bertangungjawab duduk atas nama rakyat.

Rasanya, baik pemerintah maupun partai politik harus juga memikirkan hal ini. Ketika masyarakat sudah hilang kepercayaan, kebijakan-kebijakan yang dibuat mungkin tidak akan terlakasana dengan baik. Kini, PR besar bagi para politisi adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan memenuhi yang menjadi hak masyarakat. Cobalah untuk melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak.

Untuk Indonesia yang lebih baik, maka KITA harus BERSATU!!!!
I LOVE INDONESIA.....

Related Post